Kolom: Agusti Anwar
Kursi adalah perabotan sehari-hari yang tak pernah alpa dari kehidupan kita. Ia diperlukan dalam berbagai kegiatan, kecuali barangkali di masjid.
Kursi disebut sebagai furnitur paling kuno, yang telah ada sejak sedikitnya sekitar lima ribu tahun yang lalu. Bermula dari warisan dinasti ketiga zaman Mesir kuno, kira-kira tahun 2500-an SM. Itu pun kalau kursi yang dimaksudkan harus memenuhi standar untuk duduk dan bersandar, ditumpukan pada empat kaki penyangga. Jadi, bukan hanya sekedar bangku untuk duduk.
Namun, terlepas dari segenap kesehariannya, kursi barangkali furnitur yang paling terpaut dengan politik dan kekuasaan. Orang bisa bicara tentang meja sebagai lambang dari birokrasi. Pun, kata birokrasi berasal dari ‘bureau’ dan ‘krasi’, yang menyimbolkan tertib meja-meja. Namun meja lebih menunjukkan aspek sistem---betapa suatu urusan sederhana bisa menjadi sangat rumit---bukan sebagai esensi kekuasaan.
Sudah lazim dimaklumi bahwa ekspresi ‘berebut kursi’ identik dengan pertarungan untuk memperoleh kekuasaan. Rakyat jelata sekali pun pasti akan maklum bahwa ungkapan perebutan kursi tidak ada sangkut pautnya dengan aspek fisik kursi sebagai sebuah perabotan.
Ini jelas masalah jabatan atau posisi. Memang sudah galib pula apabila ekspresi kekuasaan itu juga semakin ditonjolkan oleh kenyamanan, ukuran atau kualitas asesoris sebuah kursi. Apabila kekuasaan yang dimiliki sangat besar, bentuk kursinya pun sering sangat istimewa.
Adalah para raja-raja yang paling terpesona oleh bentuk kursi yang didudukinya. Karena refleksi kekuasaan yang dimilikinya, penamaan sebagai ‘kursi’ pun ditempeli ungkapan yang lebih agung, menjadi, misalnya, ‘tahta’, ‘singgasana’, atau ‘mahligai’. Dalam bahasa Inggeris, the throne. Dalam tradisi Yunani kuno, rujukan terhadap tahta adalah kursi para dewa-dewa.
Setiap bahasa memiliki istilah khusus untuk kursi kekuasaan yang satu ini. Bentuknya pun istimewa: apakah yang berlapis emas atau gading, berukiran megah, dipenuhi berbagai ornamen kekuatan atau keindahan seperti kepala singa, rajawali atau bulu merak. Peletakannya pun pasti menjadi fokus ruang perhatian.
Ada banyak data tentang kemegahan singgasana dari berbagai raja-raja terdahulu, bahkan tahta Paus dan Uskup. Terkenal kisah tahta Sulaiman yang menjadi model bagi para kaisar Byzantium. Menurut data, singgasana tertua yang masih terpelihara hingga saat ini adalah yang menempel pada dinding Knossos (1800 SM). Sedangkan yang paling megah adalah tahta merak Shah Jehan dari Dinasti Mogul yang dibuat di awal abad ke-17 M yang berpindah ke Iran ketika ditaklukkan oleh Persia.
Di era modern yang juga ditandai dengan berjatuhannya monarki menjadi republik, perhatian terhadap bentuk tahta yang megah tidak lagi berlebih-lebihan. Ketika yang memegang kekuasaan bukan lagi para raja-raja, sementara kekuasaan itu tidak didasarkan pada garis keturunan melainkan pemilu, para pemimpin dihadapkan dengan situasi moral untuk tidak bermegah-megah dengan kursinya. Kalau pun kursinya cukup besar, indah dan nyaman, namun tetap tidak sebuah tahta atau singgasana.
Sudah biasa didengar bahwa orang berkuasa ingin berkuasa lebih lama atau selamanya. Namun dalam negara modern, terutama yang berbentuk republik, kekuasaan memang ada batas-batasnya. Bukan hanya itu batas yang terkait dengan ruang lingkup kekuasaan, tetapi juga tenggang waktu sampai berapa lama kekuasaan dipegang.
Kendati demikian, sebarapa banyak pun batas yang diberikan, kekuasaan selalu menggiurkan. Kalau dipikir-pikir, adalah cukup unik bahwa kursi-lah yang sampai sekarang menjadi atribut simbolik dari sebuah kekuasaan itu. Tongkat, mahkota dan sebagainya yang dulu juga penting, sekarang tidak lagi menonjol. Ironisnya, kalau pun di muka bumi masih tersisa segelintir monarki dengan sosok raja atau ratu yang bermahkota dan bersinggasana, kekuasaan yang riil telah lama ditransfer ke tangan eksekutif---c.q. perdana menteri. Alhasil, secara simbolik kekuasaan justru berpendar bukan di sekitar singgasana, tetapi dari kursi.
Yang menjadi pertanyaan lain, mengapa harus kursi sebagai tempat untuk duduk yang berkorelasi dengan kekuasaan? Apakah posisi duduk menyiratkan energi kekuasaan, bukan posisi berdiri atau tidur?
Apabila kekuasaan diasosiasikan dengan tempat tidur, barangkali dapat dimaklumi bahwa posisi tidur lebih mengesankan kealpaan dan ketidaksiagaan. Bukan saja pemimpin yang tidur secara vertikal tidak akan berhasil menyuarakan kepentingan rakyatnya, secara horisontal kondisi demikian juga barangkali menimbulkan keterancaman akan diambilalihnya kekuasaan itu oleh figur lain.
Posisi berdiri, apakah dengan tongkat atau bersandar, barangkali merupakan posisi yang paling agresif dalam memancarakan kekuasaan. Namun, anehnya, setelah ribuan tahun sejarah proses politik dan kekuasaan, ekspresi yang tetap menonjol dan bertahan bagi kekuasaan sampai sekarang justru adalah kursi, bukan tiang atau dinding.
Barangkali sebabnya memang karena kekuasaan itu, tanpa atribut apa pun, akan dengan sendirinya bersikap mengancam. Oleh sebab itu, proyeksi terbaik dalam mengembannya bukanlah dengan berdiri dan bersikap agresif, bukan pula tidur dan menjadi alpa, melainkan dengan sikap duduk. Duduk adalah titik tengah atau keseimbangan dari keduanya. Bagaimana pun, orang yang duduk akan lebih mudah berdiri, dan bahkan juga bisa pulas tertidur.
Begitulah, maka berebut kursi terus menjadi idiom masyarakat dalam menggambarkan persaingan kekuasaan. Esensi yang sesungguhnya, memang, bukan soal mendapatkan kursi dan memegang kekuasaan, tetapi bagaimana mengemban kekuasaan itu sendiri.
Dalam makna ini, sebuah kursi hanya akan menjadi sebuah tempat untuk duduk dan melenturkan persendian. Rasulullah (dan para khalifah yang empat) memimpin umat yang sangat besar, dan mereka duduk beralas seadanya. Apa pun itu dan bagaimana pun simbolnya, kepemimpinan adalah soal amanah, bukan soal kekuasaan, apalagi sekedar soal kursi.
Jakarta, Awal Juni 2006
Gambar sekedar display dari sini.
