Oleh: Agusti Anwar
Kaum buruh Indonesia, bersatulah!Itu bukan lagi soal himbauan Marx, melainkan ekspresi semangat kaum buruh Indonesia yang melakukan demonstrasi besar-besaran di awal
Mei ini untuk menolak revisi UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.
Mereka bersatu. Lalu ratusan ribu buruh dari berbagai wilayah sekitar Jakarta tumpah di Budaran HI, di depan Istana dan gedung DPR. Aparat keamanan mengantisipasi pengamanan secara gala. Demonstrasi berjalan damai.
Mereka bergerak lagi di tanggal 3 Mei, dengan konsentrasi utama di depan kantor para wakil rakyat. Kali ini tidak mulus;
terjadi kericuhan.
Kendati demikian, secara keseluruhan, demonstrasi buruh itu telah berlangsung cukup konstruktif. Bila diperhatikan dari skala massa yang ikut, dengan konteks politik yang tidak solid, tekanan ekonomi yang melilit, aksi yang terjadi dapat dinilai relatif baik.
Buruh seringkali menjadi kekuatan massa yang sangat menentukan dalam kancah politik. Jatuhnya berbagai rezim otoriter di berbagai negara berkembang seringkali berawal atau ditopang oleh aksi buruh yang tidak puas karena tekanan ekonomi dan ketimpangan.
Untungnya, demonstrasi buruh yang terjadi di bulan Mei ini adalah aksi di negara demokrasi.
Presiden sempat melontarkan duga-duga bagi kalangan yang masih belum legowo menerima kepemimpinannya, walaupun tidak bermaksud menuduh. Sebagai selebritis politik, Gus Dur pun ikut bicara: Pemerintah harus minta maaf? Partai lain juga berkomentar, untung tidak berlebihan.
Realitasnya, dalam kondisi negara yang belum sempat-sempat pulih ini, ditambah lagi dengan daftar tunggu bencana, keterlaluan memang apabila ada pihak yang mencoba memancing di air keruh.
Semua mengalami tekanan sulit: buruh, investor, pemerintah, politisi. Oleh sebab itu, semestinya jangan saling menendang. Buruh sudah sejak lama menjadi penanggung derita dalam proses ekonomi yang berwarna pertumbuhan ini.
Meski buruh pun harus bersikap proporsional, keluhan mereka sangat perlu didengarkan.
Investor, yang perlu diundang masuk ke dalam negeri agar roda ekonomi bergerak maju, perlu diyakinkan. Mereka punya uang dan siapa punya uang bisa memilih. Semua orang sudah maklum bahwa investor sekarang lebih memilih Cina dan Vietnam daripada Indonesia. Mestikah kita membuat mereka lebih ketakutan lagi?
Pemerintah memainkan peran menyeimbangkan semua kepentingan itu. Tanggung jawab perbaikan ekonomi berada di pundak mereka; dan semua pihak perlu dilayani.
Politisi bertanggung jawab mengutamakan kepentingan pemilihnya, dan itu para rakyat, buruh-buruh itu.
Kalau semua saling tendang; semua jadi korban. Politisi jangan sok pahlawan, pemerintah jangan asal tindak;
pengusaha/investor jangan sampai kabur; buruh jangan semakin tertelantarkan.
Ini rumus yang tidak mudah. Tidak akan ada solusi yang memuaskan semua pihak. Tetapi, kalau semua saling bersinergi, saling membahu, saling perduli, bangsa kita akan punya peluang. Demokrasi menjajikan semua menang.
Mohon jangan lupa, selain masalah buruh, masalah-masalah lain termasuk bencana masih tercatat berstatus pending dalam daftar tunggu yang panjang.
Jakarta, 5/8 Mei 2006
Tautan Lain:
Abdillah Toha, Demo Buruh dan Blunder Pemerintah Menakertrans: Industri Rugi Rp840 Miliar Karena Peringatan Hari BuruhStudi Kasus Taiwan oleh Asiandi Ahmad:"Buruh, Prestasi dan Kebangkitan" 
Buruh, Prestasi dan Kebangkitan 
