Sudah cukup lama tenggang waktu ketika akhirnya berkunjung ke Hawai lagi---bukan karena liburan. Sekali waktu dulu di tahun 2001, pun sempat singgah ke sini (dalam sebuah perjalanan singgah untuk ke Marshall Islands).

Saya memang bukan penggemar berat wisata pantai, di mana pun itu. Hawaii bagi orang seperti saya mungkin bukan luar biasa. Apakah itu mungkin karena saya memang tidak pandai berenang? Memang ingin rasanya membawa anak-anak untuk berlibur riang dan menikmati suasana laut, singgah ke Polynesian Cultural Center yang cukup terkenal (walaupun sebetulnya Taman Mini lebih besar dan lebih beragam), menyakisakan tarian hula. Aloha. Tetapi, tetap tidak demikian mempesonanya.

Ini memang daerah tujuan wisata; tergolong nomor satu bagi AS. Berbagai bangsa dari seluruh dunia singgah ke sini. Bagi penduduk negara maju dari belahan dunia mana pun, singgah ke Hawaii sudah merupakan hal yang wajib. Bali, juga? Udaranya memang selalu ramah, tak bersalju, sehingga tak pernah demikian dingin menusuk.

Karena posisinya yang berada di tengah lautan Pasifik, jangan heran bahwa komposisi penduduknya sangat variatif. Hawaii ditinggali selain oleh penduduk asli, tentu juga warga kulit putih yang pindah dari berbagai wilayah Amerika lainnya. Juga bangsa Jepang, Korea, Cina, Filipina, Vietnam dan lainnya. Saking banyaknya orang Jepang, jika anda berbelanja di berbagai tempat, para pelayan toko banyak yang siap meladeni dalam bahasa Jepang. Agak ironis, memang, mengingat Pearl Harbor di Honolulu merupakan monumen sejarah perang dunia kedua, di sisi mana Amerika dihantam pasukan Jepang.

Orang Indonesia sendiri hanya sekitar ratusan, sebagian bahkan berstatus mahasiswa yang harus pulang setelah selesai pendidikan. Namun, tentu saja karena Hawaii merupakan titik terluar wilayah AS, tak jarang orang Indonesia yang ke AS, apa pun tujuannya, termasuk sekedar menjajal untung nasib, masuk melalui Honolulu. Bangsa-bangsa Asia lainnya pun banyak melakukan hal yang sama.

Lalu, ketika membaca Honolulu Star Bulletin, koran setempat edisi 5 April, berita yang terpampang di halaman pertama adalah perdebatan tentang perlu tidaknya tanda bahaya tentang ancaman Tsunami diumumkan sedemikian rupa. Persoalannya, apabila semula ada dugaan akan terjadi Tsunami dan ternyata tidak jadi, apakah tanda peringatan (alert) tetap diperlukan? Yang jelas, banyak yang mengatakan warga yang waspada tetaplah yang terbaik.

Tentu saja ini sangat terkait dengan terjadinya gempa di dasar laut yang menimbulkan tsunami tanggal 1 April lalu. Bukan April Fool! Tsunami menerjang Kepulauan Salomon di Pasifik Selatan yang menggulung sejumlah desa dan mengakibatkan sedikitnya 8 korban meninggal. Hawaii yang posisi geografisnya sama-sama di tengah lautan Pasifik jadi ikut waswas, sehingga sistem peringatan yang ada dan ternyata tidak berfungsi baik, menjadi isu serius.

Dulu, sebelum kejadian Tsunami yang menimpa Indonesia, memang cukup sulit rasanya memaknai kata tsunami itu secara tepat, apalagi untuk memaklumi rasa khawatir (anxiety) yang ditimbulkannya. Setelah tragedi Aceh, yang menyebabkan korban nyawa ratusan ribu, barulah terasa dalam makna Tsunami itu. Mungkin bukan hanya bagi kita orang Indonesia, tetapi bagi seluruh bangsa di dunia. Sebab, tsunami dari sisi Lautan India itu adalah pelajaran bagi semua. Terlebih-lebih bagi wilayah yang secara geologis memiliki ancaman gempa tektonik di dasar laut, sehingga ada saja kemungkinan datangnya gelombang yang teramat besar.

Dari Aceh, dunia belajar betapa kekuatan gelombang air raksasa yang menampar itu tersangat dahsyat.

Sekali lagi dulu, ketika di tahun 2001 singgah ke Marshall Islands dan berkesempatan bertemu dengan tokoh-tokoh negara sangat kecil itu, kekhawatiran yang mereka sampaikan tentang global warming, tentang Kyoto Protocol, walau terasa, namun bagi saya waktu itu tidak sedalam setelah Tsunami menampar Indonesia.

Kalau diingat-ingat waktu itu, ketika terbang dari Hawaii hampir 5 jam lamanya dari Honolulu menuju Majuro, ibukota Marshall Island, tak terlihat apa pun selain kebiruan selama terbang di tengah-tengah hamparan lautan Pasifik itu. Baru setelah menjelang mendarat, dari kejauhan terlihat sebuah daratan karang kecil berbentuk croissant yang kedua sisi ujungnya hampir menaut.

Ah, betapa kecil daratan karang yang dikunjungi itu, dan itu adalah sebuah negara berdaulat. Pilot pesawat harus betul-betul andal mendarat di bandara Majuro, sebab landasan yang tersedia tak panjang dan berujung pada laut terbuka. Kalau salah ukur, setelah dari udara hanya akan ke laut pesawat tercebur.

Apakah itu bagi Hawaii, terlebih-lebih Marshall Islands, seluruh pulau-pulau kecil di tengah lautan lepas Pasifik akan selalu merasa terancam akan terjangan badai raksasa, terlebih lagi Tsunami yang berkekuatan luar bisa. Apabila kejadiannya di Marshall, terjadinya badai besar akan betul-betul menghapuskan seluruh kehidupan di pulau-pulau karang itu. Bayangkan, daratan yang menjadi titik tertinggi dari permukaan laut hanya setinggi 6 meter!

Terdedah diam, kecil, ringkih, di tengah lautan yang jauh dari mana pun, apabila badai menerjang daratan, entah sedang siang apalagi sedang tertidur lelap di malam hari, maka tuntaslah sudah kehidupan yang ada.

Tanpa Tsunami pun, ancaman global warming pun yang mengakibatkan naiknya permukaan laut akan mengacam negara itu dalam jangka panjang. Jika kenaikan 3 mm per tahun, berapa lama kira-kira titik darat setinggi enam meter akan tenggelam? Memang masih akan lama, tetapi ancamannya sangat pasti, apalagi global warming ternyata membawa anomali alam yang luar biasa. Negeri kita yang beribu pulau pun terbukti beberapa kali mengalami hilangnya pulau-pulau karang kecil, untungnya tidak berpenghuni.

Jadi, tidak mengherankan bahwa soal bagaimana tanda bahaya ada tidaknya Tsunami akan terjadi menjadi isu halaman muka bagi masyarakat Hawaii. Demikian pula bagi negara-negara pulau yang kecil-kecil di Pasifik. Memang keepat pulau besar di Hawaii sebagai negara bagian AS yang ke-50 itu tidak akan begitu saja tenggelam sekiranya pun Tsunami terjadi [apalagi kalau hanya karenan naiknya permukaan laut], karena perbukitan dan dataran tingginya banyak. Namun, ketika hajat kehidupan didominasi kehidupan pantai, maka Tsunami adalah hal yang tidak bisa dijadikan mainan. Terlebih-lebih sumber nafkah kehidupan sangat banyak berpangkal pada bisnis pariwisata, maka rasa aman bagi semua orang, terlebih-lebih pendatang, akan menjadi faktor yang sangat krusial.

Di hari berikutnya, koran Honolulu Star Bulletin juga memuat berita longsor kecil pada sebuah bagian jalan, pada halaman pertama. Untunglah daerah-daerah punggung perbukitan yang rawan longsor itu dilindungi oleh jaringan kawat penahan, sehingga longsor tidak sampai memutuskan arus lalu lintas. Sangat baik memang bila langkah dan kesadaran preventif selalu digiatkan oleh Pemerintah dan masyarakat.

Kesadaran terhadap ancaman Tsunami pun, bagi warga Hawaii, perlu selalu disiapkan. Betul, bahwa local wisdom yang telah dibangun dari pengalaman berabad-abad menjadi masukan yang berarti. Modern wisdom tentu akan memperkuatnya, bahkan dengan cara-cara yang lebih praktis dan mudah dimengerti. Alert system untuk bencana, apalagi seserius tsunami, harus ada dan jelas!

Hwii-LA/8/4/07

Animasi dari animation playhouse.

Saya sangat prihatin atas terjangan banjir (lagi) di Jakarta dan sekitarnya.

Untuk penyaluran bantuan, dapat dilakukan lewat Dompet Perduli: Banjir Jakarta.

Memang semakin hari semakin perlu solusi yang komprehensif tentang masalah yang sudah hampir rutin ini. Semakin perlu rasanya diambil kebijakan yang mengkomersilkan sungai dan kali di Jakarta, agar dapat lebih serius. Ide dasarnya dapat dilihat di entri Menguangkan Sungai-sungai Jakarta.

Tautan technorati entri-entri tentang banjir Jakarta yang bersumber dari Dhika juga dapat dilihat di sini. Siapa tahu ada yang dapat dibantu, walau pun itu sekedar menyebarluaskan informasi.

Sekedar pengalihan ketika di luar hujan deras, anda dapat mengklik tautan di atas atau sebelah---blog pun bisa ditelan banjir......[mohon tunggu sampai efek animatifnya muncul]

Semoga bangsa kita menemukan jalan yang tuntas untuk mengatasi masalah banjir ini. Ketika global warming sudah semakin serius, langkah yang tidak sekedar piecemeal jelas amat dibutuhkan.

(Foto display dari Jampang).

Kolom: Agusti Anwar

Menggantang asap?

Yang jelas sekarang Indonesia dituduh negara-negara jiran telah mengekspor asap ke wilayah mereka, sehingga menimbulkan banyak kesulitan. Sekiranya ‘ekspor asap’ dapat diuangkan, pasti akan besar pendapatan negara.

Memang banyak yang terganggu karena polusi asap yang menimpa sebagian besar Sumatera, terutama Jambi, Sumatera Selatan dan Riau, serta Kalimantan, khususnya Banjarmasin, Pontianak dan wilayah sekitarnya. Penerbangan banyak yang terpaksa dibatalkan atau ditunda. Pesawat yang tetap terbang bahkan mengalami resiko bahaya yang tinggi. Untung belum ada kecelakaan yang serius, meskipun yang salah mendarat seperti yang dialami Mandala dan sebagainya telah terjadi. Kapal-kapal angkutan bertabrakan di Riau, demikian juga mobil-mobil. Semua penyebabnya asap, karena jarak pandang memendek sedangkan kehidupan perlu berjalan terus. Banyak yang dirugikan.

Karena asap tidak mengenal jurisdiksi wilayah teritorial, ia pun terbang dan meresahkan rakyat dan pemerintah Malaysia dan Singapura. Para pejabat Malaysia telah mencak-mencak, bersamaan dengan dongkolnya rakyat Melayu itu, sampai-sampai mengancam bahwa bila Indonesia tidak sungguh-sungguh mengatasi masalah ini akan dapat mengganggu hubungan bilateral. Malaysia memang sudah semakin kuat sekarang, semakin percaya diri, sehingga dengan lapang hati mengancam sedemikian itu, bukan lagi sekedar berdiplomasi manis. PM Lee dari Singapura juga mengirimkan surat kepada Presiden RI untuk menyatakan keprihatinan serta desakan agar Indonesia melakukan langkah cepat dan efektif. Paling tidak 5 negara ASEAN terkena imbas masalah asap dari Indonesia ini, yaitu Malasya, Singapura, Brunei Darussalam dan Malaysia. Muara dari keluhan-keluhan itu adalah pelaksanaan pertemuan Menteri Lingkungan Hidup dari lima negara ASEAN di Pekanbaru, 13 Oktober 2006.

Sudah tentu Pemerintah Indonesia tidak begitu saja berdiam diri. Dari seluruh negara tetangga yang dirugikan karena asap, yang paling parah kerugiannya tentulah bangsa Indonesia, berbagai jalur bisnis sampai pariwisata maupun kesehatan masyarakat. Saking kesal, seperti ditayangkan oleh televisi, SBY bahkan menghardik para menterinya yang masih sempat tertawa bercanda satu sama lain ketika menunggu rapat dimulai. “Masih bisa ketawa?” sergahnya sambil menyebut-nyebut asap.

Tentu saja masalah asap bukan baru sekali ini terjadi. Namun di tahun ini, masalah kembali mengalami titik terburuknya, terbesar kedua setelah di tahun 1997. Wilayah yang terbakar dan menghasilkan asap terlalu luas. Titik-titik api menyebar di mana-mana. Penyebabnya tentu saja metode slash and burn itu, pembakaran untuk membuka lahan. Persoalannya adalah karena pembakaran dilakukan oleh banyak pihak dan mencakup wilayah yang luas.

Saya ingat di akhir 1980an, bersama beberapa teman mahasiswa saya memasukkan proposal penelitian dalam rangka lomba karya ilmiah oleh Ditjen Dikti mengenai pola ladang berpindah-pindah yang dilakukan suku Sakai di Riau. Dua hal yang saya pelajari dari penelitian itu, pertama, jangan percaya begitu saja kepada teman karena banyak orang yang tega dan buruk hati. Kisahnya, karena keletihan lembur mempersiapkan proposal di kos-kosan saya bersama kelompok, saya minta teman lain yang diajak bergabung belakangan untuk mengirimkan proposal itu. Ternyata proposal diterima dan dana diberikan, namun surat pemberitahuan ke kampus tidak atas nama saya, tetapi atas nama teman yang berhati buruk itu. Setelah marah dan seterusnya, karena menimbang nama universitas, penelitian tetap saya ikuti (setengah hati) dan di situlah saya mengetahui berbagai hal, yang kedua, menyangkut tradisi berladang berpindah yang dilakukan suku Sakai itu.

Penelitian lapangan ke tepi hutan kantong-kantong suku Sakai di desa Sialang Rimbun, Semunai, Sebanga dan lainnya, menjelaskan bagaimana kebijaksanaan (wisdom) turun-temurun pertanian berpindah yang dilakukan. Tebang dan bakar merupakan pola utama, namun tindakan itu tidak dilakukan dengan sembarang saja, ada pola, ada batas, ada periode. Alam bukanlah sesuatu yang disepelekan, tetapi dihormati. Pola berpindah yang sudah turun temurun dilakukan di hutan leluhur yang sangat luas itu justru untuk mempertahankan kesuburan dan kesinambuangan alam.

Beberapa tahun belakangan ini, ketika proyek-proyek pertanian kelapa sawit marak merambah hutan Riau, kegiatan pembakaran dalam membuka lahan tidak lagi monopoli suku Sakai. Setelah pohon-pohon digunduli untuk menjadi kayu gelondongan, tentu sebagian besar termasuk illegal logging para cukong yang diselundupkan keluar melalui Singapura dan Malaysia, bahkan lahan yang tersedia bagi suku Sakai semakin menyempit. Kebanyakan mereka sekarang telah menetap dan bertani seperti kebanyakan petani kita lainnya, sayangnya bukan karena kemajuan, tetapi karena tanah leluhur itu dikuasai para cukong. Sekarang tradisi pembakaran menyangkut hektarare yang sangat luas. Ketika para cukong dan unsur-unsur terkait mengantongi uang, asap mengepul ke mana-mana masuk ke segala ruang, menyesakkan napas warga, termasuk anak-anak, yang sudah pasti menimbulkan berbagai penyakit pernapasan karena asap mengandung gas aldehida dan ozon; menggangu kehidupan sosial ekonomi serta ruang gerak masyarakat lainnya. Pesawat membatalkan jadwal terbang. Negara tetangga pun terusik. Semua yang lain, alih-alih ikut beruntung, malah buntung.

Pertanyaannya, mengapa masalah asap ini selalu gagal diantisipasi dari tahun ke tahun? Sejak polusi asap pembakaran hutan di tahun 1997 yang dialami Indonesia, agenda transboundary haze pollution telah menjadi isu baru dalam ASEAN, yang telah dituangkan ke dalam sebuah Traktat. Indonesia belum menandatangani apalagi meratifikasinya, dan tekanan kawasan semakin kuat terhadap Indonesia justru karena masalah ini terulang dan terulang lagi.

Kita tahu bahwa Pemerintah telah melakukan berbagai upaya di tingkat nasional dan lokal menyangkut berbagai isu kehutanan, mulai dari pembalakan liar sampai pembakaran hutan. Menteri Kaban sangat giat melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan ini, termasuk membawa daftar nama pembalak liar ke pengadilan. Yang dihukum berapa, yang lepas karena alasan teknis hukum sekian. Demikian pula dalam hal pembakaran hutan, telah dilaporkan adanya peninjauan titik-titik api, baik yang diidentifikasi langsung di darat serta lewat udara, beberapa disebut telah ditangkap, tetapi asap tetap tak kunjung berhenti. Pembakaran terus berlangsung lagi. Kurang tegaskah hukum? Atau, ada yang ‘tebang pilih’ di sini? Tetapi memang ada yang menilai suatu anomali, pola menyimpang, dalam kasus kali ini, bukan sekedar masalah kegagalan penegakan hukum.

Ketika dituding oleh Malaysia, tidak kurang seorang anggota Parlemen yang terhormat menyergah balik negara jiran itu agar menyadari bahwa beberapa perusahaan bermodal asing yang terlibat pembakaran itu adalah milik Malaysia. Tentu saja negara jiran yang belum tentu selalu bersahabat itu tergigit lidah. Itulah sebabnya ketika Pertemuan ASEAN di Pekanbaru, Malaysia telah memberi sinyalemen pengokean agar perusahaan-perusahaannya yang terlibat dituntut dan diadili secara hukum. Disinyalir bahwa 8 dari 10 PMA yang berlokasi di Riau, Kalimantan Barat dan Sumatera Utara yang dituduh terlibat pembakaran hutan berdana asal Malaysia.

Memang tidak semua asap dihasilkan perusahaan besar. Pembakaran lahan pertanian oleh petani kecil yang serentak melakukan pembakaran juga memberikan sumbangan asap yang tidak remeh. Seperti banyak dilaporkan, untuk kasus tanah gambut di wilayah Kalimantan, peristiwa kebakaran dapat terjadi dengan lebih spontan dan tidak terkontrol. Kebakaran lahan gambut ternyata dapat jauh masuk ke kedalaman 2 meter, yang di atas telah terpadamkan, namun dari bawah titik api terus menyebar. Mirip dengan api di dalam sekam.

Meskipun telah banyak yang marah, banyak yang dirugikan, tampaknya penyelesaian tuntas masalah asap secara cepat sulit diharapkan. Musim kemarau yang berkepanjangan jelas semakin menyulitkan, karena panas yang tinggi dan alam yang kering memudahkan pantikan api. Seperti kata pepatah, ‘bagai menggantang asap, mengukir langit’ yang menyatakan upaya sia-sia, berbagai langkah sporadis yang dilakukan masih belum membuahkan hasil. Untuk menyiram titik-titik api yang tersangat banyak jelas memerlukan fasilitas water bom yang berskala besar agar dapat efektif. Untuk lahan gambut situasinya menjadi lebih pelik, karena bom air itu perlu dipastikan sampai meresap dalam agar dapat memadamkan pendaman api di bawahnya. Jika tidak, justru dapat menimbulkan lebih banyak asap, lagi-lagi sebuah langkah yang cuma ‘menggantang asap’.

Wapres Yusuf Kalla yang berasal dari Makasar memang lugas dalam berbicara, bahkan optimistik. Menurutnya masalah asap ini sebentar lagi akan teratasi, yakni kalau musim hujan bermula. Masyarakat di Kalimantan memang telah menggelar shalat Istisqa untuk meminta hujan. Namun, entah karena dosa kita yang terlalu banyak, hujan yang dinanti itu belum juga turun. Masih kering, masih terus terbakar, masih terus diselimuti asap. Padahal jadwal turunanya hujan menurut perkiraan pakar meteorologi justru baru nanti di bulan November. Sedangkan untuk membuat hujan buatan pun, seperti kata pakarnya, susah dilakukan karena tidak adanya awan.

Jadi tampaknya resep Pak Kalla tetap yang paling praktis, paling tidak penekanan perlunya berharap. Sementara itu, perlu dilakukan langkah apa pun yang mungkin dan itu termasuk penuntutan berat pihak-pihak yang dituduh terlibat di muka pengadilan, agar besok tidak terulang lagi. Masyarakat berhak mendapatkan ganti rugi atas penyakit yang ditimbulkan, bahkan atas segala ketidaknyamanan yang ditimbulkannya.

Semoga hujan cepat turun. Dan kalau turun, janganlah menimbulkan banjir. Atau, mungkinkah itu bahwa daftar musibah berikutnya yang sudah menunggu setelah ini justru kasus-kasus banjir bandang yang kembali terulang? Setelah tak menggantang asap, apakah harus menyauk banjir?

Jakarta, 16 Oktober 2006.

Simak ini:

* Yatim Suroso: Bahaya kabut asap: Gas golongan polutan penyebab kanker

* Duta besar Malaysia ijinkan Pemerintah Indonesia tuntut delapan perusahaan pembakar lahan asal Malaysia

Foto dari Walhi.